• Informasi Perusahaan
  PT. Mitra Stania Prima, yang berdiri pada tahun 2004, berlokasi di Kawasan Industri Jelitik Sungai Liat Bangka, Indonesia, dan mengkhususkan diri dalam pengolahan produk timah, termasuk peleburan, pemurnian, dan pengecoran ingot. Operasi perusahaan secara eksklusif difokuskan pada pengolahan bijih timah yang bersumber dari IUP konsesi pertambangan miliknya yang berlokasi di Mapur Kab. Bangka - Indonesia.
  
  Perusahaan ini juga berafiliasi dengan dua perusahaan in-house, yaitu PT. Mitra Stania Kemingking dan PT. AEGA PRIMA. Perusahaan-perusahaan ini memegang IUP konsesi pertambangan; IUP untuk PT. Mitra Stania Kemingking, yang berlokasi di Kemingking Kab. Bangka Tengah-Indonesia, dan IUP untuk PT. Aega Prima, yang berlokasi di Belinyu Kab. Bangka-Indonesia.

• Ringkasan Penilaian RMAP Perusahaan
  PT. Mitra Stania Prima CID001453 telah menjalani penilaian RMAP untuk perusahaan peleburan dan pemurnian mineral timah pada tanggal 30 November - 1 Desember 2019, pada tanggal 2 - 3 Maret 2023 dan Fasilitas RMI tahun non-audit pada tanggal 19 Desember 2023 – 8 Januari 2024. Periode penilaian adalah dari tanggal 22 Desember 2018 hingga 31 Desember 2023. Penilaian dilakukan oleh Febryan Muhajid Pantagama dari SCS, Arifzal Adrianto dari Arche Advisors dan Olena Stanislavchuk dari RBA Support.
  

• Kebijakan Rantai Pasokan Perusahaan
  Untuk menunjukkan komitmen penuh kami terhadap pengadaan mineral konflik yang bertanggung jawab dari Daerah yang Terkena Dampak Konflik dan Daerah Berisiko Tinggi, termasuk mineral timah sebagai ladang utama kami. PT. Mitra Stania Prima memiliki kebijakan yang mengikuti Pedoman Uji Tuntas OECD yang dapat diakses pada tautan berikut: https://msptin.co.id/Supply-Chain-Policy.pdf
  
  PT. Mitra Strania Prima mengutuk keras semua kegiatan dan akan menolak segala materi yang kami nilai memberikan manfaat atau mendukung pemberontak bersenjata/kelompok teroris melalui pembiayaan ilegal atau kegiatan lainnya atau melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang terkait dengan ekstraksi, penanganan, pengangkutan atau perdagangan mineral, termasuk:

• • • Pelanggaran berat (yaitu penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat; pemaksaan kerja wajib; bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak; pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran seperti kekerasan seksual yang meluas; kejahatan perang atau pelanggaran berat lainnya terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida).
    • Dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok bersenjata non-negara.
    • Dukungan langsung atau tidak langsung kepada pasukan keamanan publik atau swasta.
    • Penyuapan dan penipuan tentang asal usul mineral.
    • Pencucian uang.
    • Tidak membayar pajak, biaya, dan royalti kepada pemerintah.

• Sistem Manajemen Perusahaan
  Struktur manajemen
  PT. Mitra Stania Prima menindaklanjuti komitmennya terhadap kebijakan Rantai Pasokan dan prosedur internal untuk uji tuntas sebagai berikut:

1. 1. PT. Mitra Stania Prima Chief Executive Officer, Bapak Aryo P.S. Djojohadikusumo bertanggung jawab untuk mengawasi program uji tuntas dan desain serta penerapan manajemen risiko.
   2. PT. Mitra Stania Prima telah menugaskan Senior Manager RMAP dan General Manager Smelter, Bapak Sugeng Riyadi, untuk mengoordinasikan pekerjaan Departemen Pengadaan, Penerimaan dan Pergudangan, Produksi, dan Pengawasan Kualitas, masing-masing, untuk menindaklanjuti peran dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan program uji tuntas, melaporkan setiap tanda bahaya dan risiko potensial yang teridentifikasi.
   3. PT. Mitra Stania Prima menyelenggarakan pelatihan sistem manajemen uji tuntas setahun sekali dengan karyawan terkait sebagaimana disyaratkan dalam pedoman uji tuntas. Secara berkala diingatkan untuk memberikan umpan balik terhadap program uji tuntas, semua staf baru dan staf inti dari departemen terkait harus mengikuti pelatihan penyegaran minimal setahun sekali untuk mengelola pemahaman mereka yang menonjol tentang sistem manajemen uji tuntas RMAP perusahaan.
   4. PT. Mitra Stania Prima mencatat setiap laporan atau umpan balik pada sistem uji tuntas akan didokumentasikan dan dicatat untuk tindakan tindak lanjut dan akan dipelihara oleh manajer program uji tuntas.

Sistem kontrol internal

PT. Mitra Stania Prima hanya akan mengonsumsi bijih timah Indonesia dari konsesi tambangnya sendiri di Mapur Kab. Bangka dan berafiliasi dengan PT. Mitra Stania Kemingking, Kemingking/Kepoh Kab. Bangka Tengah dan PT. AEGA PRIMA, Belinyu Kab. Bangka. Semua pengiriman harus menunjukkan sumber dengan Perintah Pengiriman dengan jumlah truk, nama pengemudi, tanggal pengiriman, dan jumlah kasar. Semua bijih timah yang diterima oleh peleburan akan ditimbang terhadap perintah pengiriman dan diambil sampel yang representatif dan ditimbang. Departemen akan melakukan penilaian keseimbangan massa selama proses produksi untuk memastikan target pemulihan terpenuhi. Staf gudang dilatih hanya untuk menerima bijih timah dari tambang mereka.

PT. Mitra Stania Prima mengacu pada mekanisme pengaduan RMI untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Semua pengaduan yang diterima oleh administrator terkait melalui email [email protected] dan situs web https://msptin.com/ akan dilaporkan kepada CEO dan pengelola program uji tuntas untuk menemukan solusi dan mengambil tindakan untuk menangani dan mengidentifikasi risiko terkait.

Sistem Pencatatan
Sesuai dengan peraturan Indonesia, pabrik peleburan harus menyimpan catatan selama 5 tahun. Semua catatan digunakan dengan benar dan disimpan dengan aman dalam bentuk hardcopy dan softcopy jika berlaku.

• Identifikasi resiko
  a. PT. Mitra Stania Prima menggunakan prosedur berikut untuk mengidentifikasi Area yang Terkena Konflik dan Berisiko Tinggi (CAHRAs) dan menilai tanda-tanda bahaya:

Pertama, identifikasi negara asal, termasuk wilayah dan rute/negara transit.
PT. Mitra Stania Prima menggunakan lima sumber daya yang diakui secara internasional
berikut ini yang disetujui RMI-RMAP dari tautan berikut:
https://bit.ly/PTMSPCHARAManagement

a. Global Peace Index (Kehadiran Konflik)
Indeks Perdamaian Global (GPI) tidak hanya mengukur ada atau tidaknya perang. Indeks ini juga mengukur tidak adanya kekerasan atau ketakutan akan kekerasan di tiga ranah: Keamanan dan Keselamatan, Konflik yang Berkelanjutan, dan Militerisasi. Baik ranah Konflik yang Berkelanjutan maupun Keamanan dan Keselamatan mencatat penurunan, dengan hanya ranah militerisasi yang mencatat peningkatan. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki skor rata-rata global sebesar 1,8 dari 5. Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 163 negara dan berada dalam status perdamaian Tinggi yang ditetapkan oleh Indeks Perdamaian Global. Kami menentukan apakah suatu negara jika Indonesia bukan negara berisiko tinggi dan tidak diklasifikasikan dalam Kategori Rendah..
https://www.visionofhumanity.org/maps/#/

 Sumber: Global Peace Index 2024

b. Corruption Perception Index (Parameter Tata Kelola)
CPI menggabungkan data dari beberapa sumber berbeda yang memberikan persepsi di antara para pelaku bisnis dan pakar negara tentang tingkat korupsi di sektor publik. CPI membakukan sumber data ke skala 0-100. Standarisasi ini dilakukan dengan mengurangi rata-rata setiap sumber pada tahun dasar dari skor setiap negara dan kemudian membaginya dengan deviasi standar sumber tersebut pada tahun dasar. Pengurangan dan pembagian ini menggunakan parameter tahun dasar memastikan bahwa skor CPI sebanding dari tahun ke tahun sejak 2012. Setelah prosedur ini, skor yang dibakukan diubah menjadi skala CPI dengan mengalikannya dengan nilai deviasi standar CPI pada tahun 2012 (20) dan menambahkan rata-rata CPI pada tahun 2012 (45), sehingga kumpulan data sesuai dengan skalaCPI 0-100. Pada tahun 2023, Indonesia memiliki skor yang sama dengan 34. Kami menentukan jika suatu negara memiliki skor di bawah 20, itu akan dinyatakan sebagai Sumber Berisiko Tinggi. Sumber Berisiko Tinggi. https://www.transparency.org/en/cpi/2023

Sumber: Corruption Perception Index 2023

c. United Nation Development Program of International Human Development Indicators which is Human Development Index (Parameter Hak Asasi Manusia)
Human Development Index (HDI) merupakan indeks gabungan yang mengukur rata- rata pencapaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2023/2024, terdapat empat kelompok Pembangunan Manusia:

• Pembangunan manusia sangat tinggi
• Pembangunan manusia tinggi
• Pembangunan manusia sedang
• Pembangunan manusia rendah

Pada tahun 2022, Indonesia memiliki skor setara dengan 0,7 atau masuk dalam kategori Pembangunan Manusia Tinggi. Kami tentukan jika suatu negara masuk dalam kategori pembangunan manusia rendah, maka akan dinyatakan sebagai Sumber Berisiko Tinggi.
https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks

Sumber: UNDP 2022

d. Mengidentifikasi Daerah yang Terkena Konflik dan Daerah Berisiko Tinggi bagi Importir Mineral Uni Eropa.
Uni Eropa (UE) berkomitmen untuk memastikan bahwa impor mineral dan logamnya bersumber secara bertanggung jawab dan sejalan dengan kebijakan UE tentang pencegahan konflik dan pembangunan. Mengenai Peraturan (UE) 2017/821, peraturan ini mengharuskan importir timah, tantalum, tungsten, dan emas UE (dan mineral yang mengandungnya) untuk melakukan uji tuntas rantai pasokan berdasarkan pendekatan lima langkah yang ditetapkan dalam pedoman OECD. Daftar CAHRA pada tahun 2021 adalah: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Eritrea, Ethiopia, India, Lebanon, Libya, Mali, Mozambik, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Filipina, Rusia, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Ukraina, Venezuela, Yaman & Zimbabwe.

Kami menetapkan bahwa sumber dari 28 negara tersebut akan dianggap sebagai
Sumber Berisiko Tinggi. https://www.cahraslist.net/cahras

e. Undang-Undang Dodd Frank
Undang-Undang Dodd Frank Amerika Serikat pasal 1502 mengharuskan perusahaan tercatat untuk mengungkapkan apakah mereka menggunakan "mineral konflik" (timah, tungsten, tantalum, dan emas) dan apakah mineral tersebut berasal dari Republik Demokratik Kongo (DRC) atau negara-negara tetangganya.

Kami menetapkan bahwa sumber dari Republik Demokratik Kongo dan atau negara- negara tetangganya sebagai Sumber Berisiko Tinggi. https://www.iea.org/policies/16713-dodd-frank-wall-street-reform-and-consumer-protection-act

Kami menetapkan bahwa jika 1 dari kriteria yang disebutkan menghasilkan temuan berisiko tinggi, status pengadaan akan dianggap Berisiko Tinggi; proses identifikasi akan berlanjut ke langkah 2, yaitu identifikasi CAHRA menggunakan sumber daya. Jika dua atau bahkan tiga dari tiga kriteria menghasilkan temuan berisiko tinggi, maka area tersebut akan dianggap sebagai CAHRA. Kami tidak akan mengambil bahan dari CAHRA. Prosedur ini akan digunakan untuk meninjau rantai pasokan baru ketika sumber daya kami tidak mencukupi, tidak dapat berproduksi lagi atau tidak lagi ekonomis.

Kedua, identifikasi CAHRA menggunakan sumber daya dan mitigasi risiko.
Proses standar kami untuk Pemilihan dan Kualifikasi Pemasok (mengevaluasi/memilih pemasok sesuai standar ISO), karena adanya risiko tambahan terkait dengan sumber bijih timah yang bertanggung jawab, tinjauan dan dokumentasi lebih lanjut disertakan dalam pemilihan calon pemasok bijih timah baru.

Semua pemasok bijih timah diharuskan untuk melengkapi formulir pemasok yang telah diisi lengkap serta menandatangani pernyataan pemasok yang menyatakan bahwa semua bahan yang dijual kepada kami bersumber dari Kebijakan Pemasok, Kode Produk, Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab, dan akan bekerja sama dengan permintaan informasi tambahan tentang asal produk yang dijual kepada kami. Format semua dokumen yang diperlukan akan dibuat saat prosedur CAHRA dapat dilaksanakan.

Karena kami memperoleh mineral timah dari tambang kami sendiri dan perusahaan afiliasi yang berlokasi di Indonesia, negara yang tidak berisiko tinggi, tidak ada risiko yang terkait dengan CAHRA. Namun untuk kemungkinan di masa mendatang bahwa kami akan memperoleh mineral timah dari perusahaan afiliasi lain yang berisiko, kami akan mengidentifikasi dan menindaklanjutinya sesuai dengan aturan dan saran dari Organisasi RMI.

• Mitigasi risiko
  a. Mekanisme Pengaduan
  Kami memastikan bahwa Tim Pelaporan & Keluhan kami akan mengambil tindakan tindak lanjut atas setiap keluhan yang merugikan perusahaan. Ruang lingkup keluhan meliputi hal-hal berikut:

1. 1. Penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
   2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan
   3. Pemerasan
   4. Kecurangan
   5. Benturan kepentingan
   6. Keluhan pelanggan (baik dari pembeli maupun dari pemasok/vendor)
   7. Potensi risiko yang teridentifikasi dalam kebijakan rantai pasokan
      
      
2. Mekanisme pelaporan
   1. Pelapor
   2. Melaporkan data pendukung
   3. Penyampaian pengaduan oleh pelapor
   Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya melalui:
   
   Website : msptin.co.id
   Email : [email protected]
   Phone : +62 22 8226 7917
   Form :
   https://docs.google.com/forms/d/1kYKGW_7BMhoGWlyownrGx1-DoLg8qXuu0rTqMLfwQV8/
3. 
   Kami melakukan proses tindak lanjut atas pengaduan:

1. 1. Tim pelaporan & pengaduan menerima pengaduan dan mencatatnya.
   2. Laporan yang disampaikan tanpa identitas pelapor akan diproses setelah meninjau bukti-bukti yang diajukan untuk memastikan kebenarannya.
   3. Tim pelaporan & pengaduan memberikan umpan balik kepada pelapor dan meneruskan laporan pelanggaran kepada manajemen.
   4. Manajemen menerima laporan pelanggaran dari tim pelaporan & pengaduan, yang ditinjau bersama untuk mencari solusi atas laporan tersebut.
   5. Jika laporan terbukti akurat, maka manajemen akan meminta pihak terkait untuk segera melengkapi laporan pelanggaran.
   6. Laporan pelanggaran akan ditutup jika laporan tidak terbukti atau tidak valid.
   7. Semua laporan yang terkait dengan risiko rantai pasokan akan dilaporkan kepada Manajer Senior RMAP.
   8. Semua laporan akan diselesaikan dalam waktu maksimal 10 hari kerja atau sesuai dengan kompleksitas permasalahan.

Perusahaan melindungi pelapor pelanggaran sebagai berikut:
1. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
2. Perusahaan memberikan perlindungan penuh kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak mana pun.
3. Perusahaan melindungi pihak-pihak yang membantu memberikan informasi terkait pengaduan.
4. Sanksi atas pelaporan palsu. Apabila pelaporan yang disampaikan tidak dilandasi itikad baik, tidak memiliki dasar, atau mengandung unsur bukti palsu, fitnah, atau pencemaran nama baik, maka pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Publik ini akan ditinjau setiap tahun oleh Manajer Senior RMAP kami.

PT Mitra Stania Prima
Sungailiat , 31 December 2024

Aryo P.S. Djojohadikusumo
Chief Executive Officer